SEKILAS INFO

     » Aspirasi Anda Dapat Disampaikan Melalui Email kecamatandagangan1@gmail.com      » Sugeng Rawuh di Website Resmi Kecamatan Dagangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017
STRUKTUR ORGANISASI
Tanggal Posting: 31 Mei 2010

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor :  2 Tahun 2008 terdiri dari :

1. Struktur Organisasi

a. Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1). Perumusan kebijakan tehnis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.

2).   Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.

3).   Penyelenggaraan pemerintahan umum.

4).  Pembinaan dan pengoordinasian wilayah.

5). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

b. Sekretaris terdiri dari :

  1). Subbagian Umum;

  2). Subbagian Keuangan,

  3).Subagian Pelayanan

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

f. Seksi PMD

g. Seksi Kesejahteraan Sosial

 

2.    Uraian Tugas dan Fungsi

A.   Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi

1)  Penyusunan rencana kerja Sekretariat;

2). perumusan kebijakan teknis Seretariat;

3). penyelenggaraan urusan umum;

4). penyelenggaraan uruan kepegawaian;

5). penyelenggaraan urusan keuangan;

6). penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;

7).pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja   Sekretariat.

 

B.  Subbagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, serta memiliki fungsi:

1)    Penyusuanan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2)    Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

3)    Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi,    perlengkapan, dan rumah tinggal;

4)    Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai

5)    Evaluasi Dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

 

C. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perncanaan dan evaluasi. Subbagian Keuangan,Perencanaan,dan Evaluasi dalam Melaksnakan tugas mempunyai fungsi;

1).penyusuanan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;

2).penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan,

3).perencanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;

4).pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;

5).pengkoodinasian penyusunan rencana kerja;

6).penyelenggaraan evaluasi pelaporan; dan

7).evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.

 

D. Subbagian Pelayanan

1) Program .Penataan Administrasi Kependudukan

2) Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan

3) Pemutakiran Data Kependudukan melalui SIAK/SIAK

4) Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

5) Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik Pelayanan Perijinan

 

E. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenanganpemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1).penyusuanan rencana kerja Seksi Pemerintahan;

2).perumusan kebijakan teknis pemerinyahan;

3).pengoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

4).pembinaan pemerintahan

5).penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan pertanahan;

6).pembinaan kelembagaan lembaga kemasyarakat desa;

7).penyelenggaraan fasilitasi pelayanan pajak bumi dan bangunan;

8).penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah di bidang;

9).pemerintahan yang dilimpahkan;

10) Evaluasi dan penyusuanan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan

 

F. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1).penyusunan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban;

2).perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban;

3).pengoordinasian dan pembinaan ketentraman dan ketertiban;

4).pengoordinasian dan penyelenggaraan penengakan peraturanperundang-undangan;

 5).pengoordinasian dan pembinaan kesatuan bangsa;

6).pengoordinasian dan pembinaan perlindungan masyarakat;

7).pengoordinasian dan penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan bencana;

8).penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban yang dilimpahkan; dan

9).evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban.

 

G. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian,pembinaan, dan pengembangan perekonomian dan pembangunan. Seksi Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1).penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

2).perumusan kebijakan teknis perekonomian dan pembangunan;

3).pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat;

4).pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;

5).pengoordinasian dan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan

6).pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;

7).penyelenggaraan fasilitas pelayanan bantuan perekonomian dan pembangunan;

8).penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan;dan

9).evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi perekonomian dan pembangunan.

 

H. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, dan pengembangan kesejahteraan Sosial. Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1).penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;

2).perumusan kebijakan teknis kesejahteraan masyarakat ;

3).pengkoordinasian pengembangan pendidikan non formal dan informal;

4).pengkoorinasian dan pembinaan seni dan budaya;

5).pengkoordinasian dan pembinaan kesehatan dan keluarga berencana;

6).pengkoordinasian dan pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

7).pengkoordinasian pelayananan sosial dan keagamaan;

8).pengkoordinasian penanggulangan kemiskinan;

9).pengkoordinasian perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja;

10).pengkoordinasian dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;

11).penyelenggaraan urusan pelayanan bantuan sosial;

12).penyelenggaraan urusan otonomi daerah bidang kesejhteraan masyarakat yang dilimpahkan; dan

13).evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.