SEKILAS INFO

     » Aspirasi Anda Dapat Disampaikan Melalui Email kecamatandagangan1@gmail.com      » Sugeng Rawuh di Website Resmi Kecamatan Dagangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017
Kamis, 01 September 2016 - 10:50:22 WIB
MEMBLUDAK, PEMOHON E-KTP KLESOTAN DI LANTAI DAN TANGGA

Diposting oleh : Administrator
Kategori: ARTIKEL POPULER - Dibaca: 78 kali

MADIUNWarning pusat yang bakal menonaktifkan data penduduk yang masih berpegangan kartu tanda penduduk (KTP) jadul benar-benar membuat warga demam kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Kebijakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) kebanjiran order. Sejak pekan lalu,

ratusan warga terlihat memadati seisi ruang kantor dan mengantre namanya dipanggil untuk direkam. Deretan kursi di Kantor Dispendukcapil sampai tak mampu menampung banyaknya pemohon e-KTP. Walhasil, tak sedikit pemohon yang terpaksa duduk klesotan di lantai dan tangga kantor di dalam areal Pemkab Madiun tersebut. Tak sedikit pula pemohon yang duduk berjajar di depan kantor sembari menunggu nomor antriannya terpanggil. ‘’Memang terjadi lonjakan sangat signifikan sejak Rabu lalu (24/8),’’ terang Kabid Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Achmad Romadhon.

Padahal di hari biasa, paling banter Dispendukcapil hanya melayani tak lebih dari 100 warga. Namun, sejak Rabu lalu (24/8) jumlah pemohon melonjak hingga 150 warga. Sementara Kamis (25/8), jumlah meningkat hingga 100 persen menjadi 300 warga. ‘’Untungnya, stok 4.000 blangko yang kami miliki masih mampu mengcover lonjakan pemohon ini,’’ jelasnya.

Romadhon menampik jika lonjakan ini dikarenakan warga menjadi takut dan demam e-KTP lantaran data kependudukannya bakal dihapus. Namun, warga mulai sadar pentingnya e-KTP bagi status pendataan kependudukannya. ‘’Sebab, untuk mendapatkan pelayanan publik, syarat utamanya harus memiliki e-KTP. Seperti untuk menguruskan SIM (surat izin mengemudi, Red). Begitu pula dengan pajak dan layanan publik lainnya,’’ paparnya.

Meski begitu, Romadhon tetap ragu jika seluruh warga kabupaten benar-benar aman dari ancaman pencoretan dari pusat. Pasalnya, tidak sedikit warga di kabupaten ini berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). ‘’Kami tentu tak bisa merekam data kependudukan warga yang kini masih berada di luar negeri,’’ pungkasnya. (mg6/fin)